bicaranetwork.com - Indonesia menggalang dukungan bagi makalah berjudul “Nuclear Naval Propulsion” yang diusulkan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai jalan tengah atas pro dan kontra program pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.
Permintaan dukungan di forum PBB untuk peraturan kapal selam bertenaga nuklir tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat saat menyampaikan keterangan pers secara daring dari New York, Jumat.
Makalah (paper) yang diperkenalkan pada pertemuan ke-10 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) di Markas Besar PBB, New York pada 2 Agustus lalu itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran tentang potensi risiko program kapal selam bertenaga nuklir serta perlunya pengaturan mekanisme pelaporan dan pengawasannya.
Baca Juga: Cegah Pelecehan Seksual, TransJakarta Bakal Pasang CCTV Identifikasi Wajah
Untuk tujuan tersebut, Tri mengatakan dirinya telah menemui 15 negara yang memiliki perhatian terhadap isu kapal selam bertenaga nuklir, Gerakan Non Blok, organisasi dan LSM internasional, serta lembaga pemikiran (think thank).
Negara yang ditemui dan diajak berdiskusi dengan Indonesia antara lain Australia, AS, China, Jepang, Brazil, Argentina, Meksiko, Austria, Polandia, Nigeria, Mesir, dan Selandia Baru.
“Kami memperoleh kesan bahwa tidak ada satu pun negara yang menyampaikan keberatan atas proposal Indonesia,” kata Tri.
Baca Juga: Satgas COVID-19: Jumlah Vaksinasi Booster Capai 57,1 Juta
Dalam pertemuan dengan sejumlah negara dan mitra internasional itu, Indonesia menegaskan posisinya untuk memajukan pilar-pilar utama perjanjian NPT secara seimbang, serta pentingnya menjaga nilai-nilai multilateralisme untuk mencapai hasil persidangan yang dapat diterima secara konsensus.
Artikel Terkait
Palestina Perbarui Permohonan Keanggotaan Penuh PBB
China Peringatkan AS untuk Tidak Ikut Campur dalam Urusan Taiwan
Jerman Operasikan Kembali Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Pertama Respons Krisis Gas
RUU Tentang Chip Bakal Diteken Joe Biden, AS Siap Bersaing dengan China
Sekjen PBB Dorong Pajak Atas Keuntungan Tak Terduga Perusahaan Minyak dan Gas