bicaranetwork.com - Profesor Asrinaldi, seorang Guru Besar dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, menilai bahwa pihak Istana tidak perlu menanggapi pernyataan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, tentang adanya menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi.
Menurutnya, pernyataan tersebut hanya sebuah wacana yang tidak perlu direspons.
"Ini wacana yang tidak perlu direspons, saya pikir biasa saja tidak perlu direspons," kata Prof Asrinaldi di Padang, Kamis.
Namun, kata Asrinaldi, jika pernyataan itu sudah mencuat secara resmi di DPR atau lembaga politik formal lainnya, maka harus diantisipasi.
Baca Juga: Ketua Bawaslu Larang Parpol Manfaatkan Momen Ramadhan untuk Kampanye
Profesor Asrinaldi berpikir bahwa pernyataan Anies Baswedan mungkin hanya bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap wacana mengubah konstitusi, seperti perpanjangan masa jabatan presiden.
Oleh karena itu, menurutnya tidak perlu ada pihak, terutama pihak Istana, yang merespons pernyataan tersebut.
"Anies mengingatkan masyarakat untuk jangan direspons, apalagi difasilitasi dan dikerjakan lembaga-lembaga negara seperti DPR maupun MPR," kata dia.
Baca Juga: Rekomendasi Waktu Olahraga Saat Puasa, Hindari Waktu Setelah Berbuka!
Sebelumnya, bakal calon presiden yang diusung NasDem, PKS dan Demokrat Anies Baswedan menyebut adanya menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Namun, Anies tidak menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud. Pernyataannya tersebut disampaikan saat ia menghadiri kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan.***
Artikel Terkait
Tepis Isu KIB Temui Jalan Buntu, Ini Kata Ketua DPP PPP
Pemkot Jakarta Barat Larang Tempat Hiburan Beroperasi Selama Ramadhan
Masjid Agung Al-Azhar Bagikan 700 Takjil Selama Ramadhan
Polda Metro Jaya Imbau Masyarakat Waspadai Jam Rawan Kejahatan Selama Ramadhan
Ketua Bawaslu Larang Parpol Manfaatkan Momen Ramadhan untuk Kampanye