• Minggu, 14 Agustus 2022

Toriq HIdayat DPR Minta Subsidi Rumah Perlu Tepat Sasaran untuk Atasi Backlog

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 10:58 WIB
Foto udara perumahan bersubsidi di Jalan Kecipir, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (3/8/2022). Kementerian PUPR berencana akan menyalurkan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) rumah subsidi sebanyak 20.500 unit yang akan didistribusikan di 33 provinsi pada tahun 2022. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)
Foto udara perumahan bersubsidi di Jalan Kecipir, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (3/8/2022). Kementerian PUPR berencana akan menyalurkan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) rumah subsidi sebanyak 20.500 unit yang akan didistribusikan di 33 provinsi pada tahun 2022. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

bicaranetwork.com - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengingatkan pengalokasian anggaran subsidi sektor perumahan tahun 2022 perlu betul-betul tepat sasaran dalam rangka mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan rumah di berbagai daerah.

“Apresiasi untuk Kementerian PUPR yang memberikan subsidi terhadap 222.586 unit rumah di tahun 2022, senilai Rp 23,88 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun 2021 yakni 157.500 unit dengan nilai Rp 16,6 triliun," ucap Anggota DPR RI Toriq Hidayat dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Anggota DPR RI Toriq Hidayat mengatakan langkah pengalokasian anggaran subsidi itu esensial karena berpotensi mengatasi kesenjangan antara jumlah rumah yang ada dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Baca Juga: Tiba di Bareskrim Polri, Ferdy Sambo Penuhi Panggilan Penyidik

Toriq menyebutkan ada beberapa faktor penyebab backlog perumahan yaitu yang sangat krusial adalah basis data yang belum valid, serta kurangnya penyerapan perumahan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

“Tentang basis data, tentu saja anggaran diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Karena keterbatasan penghasilan. Seyogyanya program ini hanya bisa diakses oleh kelompok MBR saja. Namun fakta lapangan, justru tidak demikian. Kelompok Non-MBR juga dapat mengaksesnya,” tuturnya.

Ia berpendapat bahwa minimnya informasi dan sosialisasi tentang cara mengakses pinjaman perbankan kepada MBR menjadi kendala utama, apalagi ada pandangan bahwa berurusan dengan bank rumit dan sulit.

Baca Juga: Tokopedia Hadirkan Instrumen Investasi Reksa Dana

“Oleh karenanya saya sangat berharap kepada Kementerian PUPR sebagai leading sector perumahan di Indonesia agar dapat membenahi database. Bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga yang beririsan dengan hal ini. Sehingga hanya masyarakat yang berhak saja yang bisa mendapatkan rumah subsidi,” jelasnya

Halaman:

Editor: Muhammad Rodhi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Satgas Catat Tambahan 5.104 Kasus COVID-19 Hari Ini

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:07 WIB

Gerindra dan PKB Tandatangani Koalisi Pilpres 2024

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 17:46 WIB

Bupati Pemalang Ditangkap KPK

Jumat, 12 Agustus 2022 | 07:02 WIB

Indonesia-Arab Saudi Sepakati Integrasi Sistem PMI

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:35 WIB
X